Bandung (
).- Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan pentingnya stabilitas fiskal daerah sebagai kunci utama keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bandung.
Hal tersebut disampaikan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Rabu, 25 Maret 2026.
“Roda organisasi ini bisa berjalan apabila keuangan fiskal stabil. Pembangunan juga akan maksimal jika ketahanan fiskal kita siap,” ujar Dadang.
Dorong Optimalisasi Pajak dan Opsen
Dalam sidak tersebut, Dadang mendorong agar kinerja Bapenda semakin optimal, khususnya dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah. Ia juga mengapresiasi masyarakat Kabupaten Bandung yang telah taat membayar pajak.
Menurutnya, pendapatan dari pajak akan dikembalikan sepenuhnya untuk pembangunan daerah.
Saat ini, pendapatan dari opsen pajak baru dianggarkan sebesar Rp197 miliar dalam APBD murni. Namun, ia menargetkan angka tersebut bisa meningkat hingga Rp300 miliar.
“Kalau opsen ini bisa mencapai Rp300 miliar, maka seluruhnya akan kita alokasikan untuk pembangunan infrastruktur,” katanya.
Infrastruktur Jadi Prioritas Utama
Dadang menegaskan, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas karena berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor ketahanan pangan.
Ia mencontohkan kondisi jalan di Desa Sukajadi yang menjadi lokasi panen raya komoditas kentang, namun akses jalannya masih belum memadai.
Selain itu, akses menuju dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kawasan wisata di Kabupaten Bandung juga menjadi perhatian.
“Jalan menuju sentra pertanian, dapur MBG, dan destinasi wisata harus kita perbaiki. Ini sangat penting untuk pergerakan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Minta Dukungan Pemprov Jabar
Dalam kesempatan tersebut, Dadang juga meminta dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya jalan provinsi.
Ia mencontohkan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), di mana Pemkab Bandung telah mengalokasikan anggaran Rp10 miliar.
“Kalau daerah menempatkan Rp10 miliar, maka provinsi juga harus komitmen menambah Rp5 miliar agar percepatan pembangunan bisa terwujud,” tegasnya.
Temukan Perbedaan Data Pendapatan
Selain Bapenda, Dadang juga melakukan sidak ke BKAD dan menemukan adanya perbedaan data pendapatan daerah.
Data dari Bank BJB mencatat pendapatan sekitar Rp320 miliar, sementara di Bapenda sebesar Rp213 miliar, dan BKAD Rp277 miliar.
Perbedaan tersebut, kata dia, terjadi karena belum adanya pencatatan atau rekonsiliasi data yang seragam.
“Ini harus segera direkonsiliasi agar ada satu data yang bisa kita pegang bersama,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa pendapatan transfer daerah yang sudah masuk mencapai sekitar Rp770 miliar, yang menunjukkan kondisi fiskal Kabupaten Bandung relatif stabil.
2.530 Aset Daerah Siap Dioptimalkan
Dalam sidak tersebut, Dadang juga menyoroti pengelolaan aset daerah yang mencapai 2.530 bidang, baik di dalam maupun luar wilayah Kabupaten Bandung.
Ia menegaskan, aset tersebut harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah.
Selain itu, ia juga menyinggung sejumlah aset yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya untuk pembangunan sekolah tingkat SLTA.
Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Bandung yang saat ini telah mencapai 9,4 tahun.
“Saya berharap ke depan minimal bisa mencapai 12 tahun. Untuk itu, peran provinsi harus lebih dioptimalkan,” katanya.
Evaluasi Target Pendapatan Daerah
Terkait capaian pendapatan, Dadang mengakui realisasi saat ini belum maksimal. Dari target sekitar Rp2 triliun, idealnya pendapatan bulanan mencapai Rp160–180 miliar.
Namun hingga Maret 2026, realisasi baru mencapai sekitar Rp320 miliar, masih di bawah target kumulatif.
Meski demikian, ia optimistis capaian tersebut dapat dikejar, terutama pada bulan-bulan tertentu dengan potensi pajak yang lebih tinggi, termasuk dari sektor pariwisata.
“Kita akan terus dorong Bapenda dan UPTD untuk mengoptimalkan potensi pajak, termasuk dari wisatawan yang datang ke Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Benahi Tata Ruang dan Aset HGU
Ke depan, Pemkab Bandung juga tengah menyempurnakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), termasuk penyesuaian lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
Selain itu, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan perusahaan perkebunan dan BUMN terkait pemanfaatan lahan Hak Guna Usaha (HGU) agar dapat dioptimalkan, termasuk untuk sektor pariwisata.
“Banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Ini menjadi fokus utama kami dalam mendorong pembangunan dan peningkatan pendapatan daerah,”tutup Dadang ***
