Karena itu, KDS meminta kepala desa untuk lebih aktif menggerakkan kepala dusun, RT, RW, hingga kader PKK agar edukasi pemilahan sampah menjadi gerakan bersama.
“Kalau perilaku masyarakat sudah berubah, persoalan sampah akan jauh lebih mudah ditangani. Jadi ini bukan hanya soal fasilitas, tapi juga soal kebiasaan masyarakat,” katanya.
Rekomendasi kedua, lanjut KDS, berkaitan dengan penguatan regulasi. Ia menilai perlu adanya dukungan kebijakan berupa surat edaran maupun instruksi kepada seluruh kepala desa agar memaksimalkan fungsi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurutnya, koperasi desa dapat berperan membantu pendanaan operasional TPS3R, termasuk untuk membeli sampah plastik dari warga sehingga masyarakat memiliki motivasi ekonomi dalam memilah sampah.
"Karena bagaimana pun sebenarnya masalah sampah ini bisa selesai dari tingkat desa.Harus bisa dikelola di tingkat desa, didaur ulang, lalu hasilnya bisa diserap oleh industri,” paparnya.
Sementara rekomendasi ketiga adalah setiap TPS3R harus memiliki tim kerja yang ulet, jelas dan terstruktur, yang nantinya dikukuhkan melalui Surat Keputusan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung.
Dengan adanya tim kerja yang resmi, pengelolaan TPS3R dinilai akan lebih terukur, memiliki tanggung jawab yang jelas, dan berkelanjutan.
Untuk jangka menengah, KDS juga mendorong adanya sinergi lintas sektor antara pemerintah desa, DLH, Disperkimtan, kecamatan, hingga komunitas lingkungan agar pengelolaan sampah tidak berjalan sendiri-sendiri.
