| Aksi damai yang tergabung dalam Koalisi 99 Peduli Sumedang mendatangi kawasan Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Senin (28/9/2026).
Aksi tersebut berkaitan dengan polemik yang menyeret nama Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila dan sekretaris pribadinya, yang dalam beberapa pekan terakhir menjadi sorotan sejumlah elemen masyarakat.
Sebelumnya, Koalisi 99 telah menyatakan akan mendatangi Kantor Bupati Sumedang untuk menyampaikan aspirasi terkait polemik tersebut. Salah satu tuntutan yang telah disampaikan koalisi adalah desakan agar Wakil Bupati Sumedang mengundurkan diri dari jabatannya.
Pantauan di lokasi, situasi sempat diwarnai kekecewaan peserta aksi karena Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir yang mereka tunggu tidak berada di tempat. Sejumlah peserta bahkan terlihat menggebrak meja dan menyampaikan rencana untuk melakukan aksi pendudukan di kawasan PPS.
Para peserta aksi kemudian diterima oleh Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda Pemkesra) Dian Sukmara, Asisten Daerah Administrasi Umum Rohana, Kepala BKPSDM Kabupaten Sumedang Ate Hadan Gunawan Hadi, serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Sumedang Ili.
Sejumlah peserta aksi terlihat menunggu di lantai dua PPS sambil menantikan kehadiran Bupati Sumedang.
Salah seorang peserta aksi yang tergabung dalam Koalisi 99 Peduli Sumedang, Zenni Bima, mengaku kecewa karena belum dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Bupati.
Menurut Zenni, aksi tersebut tidak dimaksudkan sebagai panggung politik maupun untuk kepentingan partai tertentu.
“Saya ingin memastikan bahwa niat teman-teman jangan sampai dianggap sebagai bagian dari panggung atau agenda politik. Saya tidak membela siapa pun dan tidak berpihak kepada partai mana pun,” ujar Zenni.
Ia mengatakan, tujuan aksi tersebut adalah menyampaikan aspirasi masyarakat serta meminta penjelasan atau klarifikasi terhadap persoalan yang menjadi sorotan publik.
“Yang penting, niat kita adalah untuk kepentingan masyarakat Sumedang, bukan atas dasar kebencian atau persoalan pribadi,” katanya.
Zenni juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan melalui mekanisme yang jelas dengan mengedepankan etika dan aturan yang berlaku.
Menurutnya, masyarakat seharusnya melihat persoalan berdasarkan fakta dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya berdasarkan persepsi ataupun penilaian pribadi.
“Persoalan ini sebenarnya soal klarifikasi. Itu yang membuat saya kecewa. Kita harus melihat sesuatu berdasarkan fakta dan apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.
Ia berharap polemik tersebut tidak berkembang menjadi saling menyalahkan, tetapi dapat diselesaikan melalui proses klarifikasi dan mekanisme yang berlaku.
Koalisi 99 sendiri sebelumnya juga telah menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Sumedang terkait polemik tersebut dan meminta adanya tindak lanjut melalui mekanisme kelembagaan. ***
