Aparat Penegak Hukum (APH) juga didorong untuk menelaah apabila terdapat indikasi pelanggaran yang berdampak pada masyarakat.
Dinas Lingkungan Hidup diharapkan melakukan pengecekan teknis terkait pengelolaan limbah.
Dinas Kesehatan didorong melakukan kajian dampak kesehatan lingkungan.
Sementara Dinas Pendidikan diharapkan memastikan program yang berkaitan tetap berjalan sesuai standar.
Meski demikian, warga berharap langkah tersebut tidak berhenti pada perbaikan teknis semata, melainkan diikuti pengawasan berkelanjutan.
“Kami berharap semua pihak terkait turun langsung ke lapangan. DPRD, Satgas BGN, APH, dan dinas-dinas jangan tutup mata. Ini menyangkut kesehatan lingkungan kami. Jangan sampai ada dampak yang lebih besar baru dilakukan tindakan,” ujar warga berinisial (D). ***
