Bandung (
).— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam menekan angka stunting, kini justru memantik tanda tanya besar. Temuan di lapangan menunjukkan realitas yang jauh dari harapan, porsi minim dan kemasan yang diduga tak memenuhi standar keamanan pangan.
Sebuah video berdurasi 1 menit 17 detik yang beredar luas di media sosial dan grup WhatsApp pada Rabu (1/4/26). Tayangan tersebut memperlihatkan paket MBG untuk balita di Kampung Sindangsari RT 01 RW 04, Desa Cukanggenteng, Kecamatan Pasirjambu. Alih-alih terlihat sebagai menu bergizi, isi paket tersebut justru terkesan seadanya.
Nasi hanya sekepal tangan, irisan wortel tipis, sepotong tempe yang terlihat tipis, dua potong kecil ayam krispi ukuran setengah telunjuk orang dewasa, selada, serta potongan pepaya yang tak lebih besar dari dua ujung jari orang dewasa. Ditambah satu kotak susu Ultra 125 ml, komposisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi balita?
Namun yang lebih memprihatinkan bukan hanya soal porsi. Seluruh makanan tersebut dikemas menggunakan kantong plastik polos tanpa label, tanpa informasi gizi, dan tanpa identitas penyedia. Praktik ini dinilai mengabaikan standar dasar keamanan pangan, terutama bagi kelompok rentan seperti balita.
Padahal, pedoman kesehatan dari Kementerian Kesehatan secara jelas mengatur bahwa makanan untuk balita harus dikemas dalam wadah food grade yang higienis dan aman. Penggunaan plastik biasa, terlebih untuk makanan hangat, berpotensi menimbulkan kontaminasi dan paparan zat berbahaya. Jika praktik ini terus terjadi, maka program yang seharusnya melindungi justru berisiko membahayakan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa paket tersebut berasal dari SPPG yang dikelola Yayasan Mapalus Cahaya Sejahtera di Desa Cukanggenteng. Dapur produksinya disebut beroperasi di bangunan bekas kantor desa. Fakta ini memunculkan pertanyaan lanjutan, apakah fasilitas tersebut telah memenuhi standar kelayakan produksi makanan balita? Dan apakah dapur SPPG tersebut sudah memiliki sertifikat layak fungsi? atau program ini dijalankan sekadar mengejar target tanpa memastikan kualitas?
Ketiadaan transparansi semakin memperkuat kecurigaan publik. Tidak adanya label harga maupun informasi kandungan gizi membuka ruang spekulasi terkait besaran anggaran per porsi. Dalam program yang menggunakan dana publik, transparansi bukan sekadar kewajiban, melainkan keharusan. Jika yang diterima balita hanya “sekepal nasi”, maka publik berhak bertanya, ke mana sisa anggaran dialokasikan?
