Dugaan adanya efisiensi yang mengorbankan kualitas kini tak lagi bisa dianggap sepele. Ini telah berkembang menjadi kegelisahan publik yang menuntut jawaban. Jika benar terjadi, maka ini bukan hanya persoalan teknis, melainkan bentuk kegagalan dalam menjaga amanah program.
Lebih jauh, kondisi ini berpotensi mencoreng kredibilitas program Badan Gizi Nasional (BGN). Program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas generasi bangsa justru dipertaruhkan oleh pelaksanaan yang diduga serampangan dan minim pengawasan.
Kini publik tidak lagi diam. Pertanyaan semakin tajam, apakah ini murni kelalaian, atau ada pembiaran sistemik? Siapa yang bertanggung jawab atas porsi yang tak layak dan kemasan yang mengabaikan standar?
Pemerintah daerah, pengelola program, serta instansi pengawas didesak untuk segera turun tangan. Audit menyeluruh harus dilakukan, tidak hanya pada laporan administratif, tetapi hingga ke dapur produksi, proses distribusi, dan pengawasan di lapangan.
Karena jika program untuk balita saja bisa dijalankan dengan standar serendah ini, maka kekhawatiran publik menjadi sangat beralasan ini bisa jadi hanya bagian kecil dari persoalan yang lebih besar.
Sudah saatnya fakta dibuka seterang-terangnya. Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar program, melainkan kesehatan dan masa depan anak-anak Indonesia. ***
