Menurut salah seorang sumber yang tidak mau disebutkan jatidirinya, rekaman video tersebut diambil ketika sekelompok siswa sedang jajan di kantin seputaran sekolah.
Jika benar terjadi secara meluas, maka persoalan ini tidak bisa lagi dianggap sebagai kendala teknis semata. Ini berpotensi mengarah pada kegagalan sistemik dalam pengelolaan program, bahkan membuka ruang dugaan adanya penyimpangan yang harus diusut tuntas.
“Kalau memang dihentikan, harusnya ada pemberitahuan. Ini mah tiba-tiba hilang begitu saja,” ucap siswa lain dengan nada kecewa.
Di tengah mencuatnya persoalan ini, sorotan tajam justru mengarah pada pihak yang seharusnya bertanggung jawab.
Ke mana Dinas Pendidikan? Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi yang disampaikan ke publik. Tidak ada penjelasan terbuka, tidak ada transparansi. Sikap bungkam ini memicu tanda tanya besar. Apakah dinas tidak mengetahui persoalan ini, atau justru memilih untuk tidak mengetahui?
Peran APIP sebagai pengawas internal pun ikut dipertanyakan. Bagaimana mungkin program yang bersumber dari anggaran negara bisa diduga mandek selama satu bulan tanpa terdeteksi? Jika ini benar, maka fungsi pengawasan patut dipertanyakan secara serius. Apakah hanya sebatas formalitas administratif?
Lebih jauh lagi, aparat penegak hukum (APH) didorong untuk tidak tinggal diam. Dugaan mandeknya program bantuan publik bukan sekadar persoalan teknis birokrasi, tetapi berpotensi masuk ke ranah hukum jika ditemukan adanya kelalaian serius atau indikasi penyimpangan anggaran.
Publik kini menunggu langkah konkret, bukan sekadar pernyataan normatif.
