Pasirjambu, (
).- Keterbatasan anggaran yang kini dihadapi pemerintah daerah tidak menyurutkan langkah Kecamatan Pasirjambu untuk tetap membuka ruang dialog dengan masyarakat. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, berbagai aspirasi warga—dari persoalan infrastruktur hingga layanan dasar—dipertautkan dengan kemampuan keuangan daerah yang kian terbatas, Rabu (11/2/2026).
Forum yang digelar di aula kecamatan itu menjadi ruang pertemuan antara harapan masyarakat dan realitas fiskal. Camat Pasirjambu, Nia Kania, S.Pt., M.I.L., menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud kehadiran pemerintah untuk menyerap kebutuhan riil warga secara langsung.
“Alhamdulillah Musrenbang hari ini dapat kita selenggarakan. Kehadiran dua dari delapan anggota DPRD Dapil 1 menjadi bentuk perhatian sekaligus penghormatan bagi masyarakat Pasirjambu,” tutur Nia dalam sambutannya di hadapan kepala desa, tokoh masyarakat, unsur perempuan, dan pemuda.
Pelaksanaan Musrenbang dipimpin oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung, Irfan Ahmad, selaku Ketua Tim Musrenbang. Peran tersebut menegaskan pentingnya kesinambungan perencanaan pembangunan dari tingkat desa hingga kabupaten, agar aspirasi masyarakat tidak berhenti pada tataran wacana.
Dalam forum tersebut, Camat Pasirjambu secara terbuka menyampaikan tantangan besar yang dihadapi wilayahnya. Anggaran Kecamatan Pasirjambu tahun ini mengalami penurunan cukup tajam. Dari sebelumnya sekitar Rp5,4 miliar, kini hanya tersisa kurang lebih Rp3,036 miliar, atau menyusut hampir 30 persen.
“Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Wilayah Pasirjambu cukup luas, kebutuhan masyarakat beragam, sementara kemampuan anggaran kita semakin terbatas,” ungkapnya.
Penurunan tersebut, lanjut Nia, tidak terlepas dari berkurangnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang diterima Pemerintah Kabupaten Bandung, dengan nilai penyesuaian mendekati Rp1 triliun. Dampaknya dirasakan langsung hingga ke tingkat kecamatan, terutama dalam menentukan program pembangunan yang dapat direalisasikan.
Meski demikian, Musrenbang tidak berubah menjadi forum keluhan. Justru dalam keterbatasan tersebut, seluruh peserta diajak menyusun skala prioritas secara rasional dan adil, dengan menempatkan kebutuhan paling mendesak sebagai fokus utama.
