Pada kesempatan yang sama, Kepala BKD Kabupaten Garut, Kristanti Wahyuni, menekankan pentingnya kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN), khususnya dalam hal kehadiran sebagai indikator utama kinerja. Ia menegaskan bahwa saat ini tidak ada lagi alasan bagi ASN untuk mengabaikan kewajiban presensi berbasis aplikasi.
“Sudah tidak ada lagi alasan dan justifikasi, semuanya ada solusinya,” tegasnya.
Ia mencontohkan sektor pendidikan dengan jumlah guru sekitar 11 ribu orang yang tersebar di ratusan satuan pendidikan, dengan tingkat kehadiran mencapai sekitar 93 persen. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa pengelolaan kehadiran ASN dalam jumlah besar dapat dilaksanakan dengan baik.
“Nah ini yang 67 puskesmas, walaupun dengan skema waktu yang berbeda, pasti ada solusinya,” ujarnya.
Kristanti juga mengingatkan bahwa Bupati Garut telah mengamanatkan penilaian kinerja organisasi berdasarkan tiga aspek utama, yakni kedisiplinan, keselarasan program dan kegiatan, serta realisasi kinerja. Ia menegaskan bahwa kedisiplinan ASN merupakan faktor penting dalam pengembangan karier.
“Ketika penilaian kinerja organisasi kurang, jangan berharap dalam dua tahun bisa naik pangkat,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kinerja individu ASN sangat memengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan, sehingga seluruh ASN wajib mematuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN.
“Kita bertanggung jawab kepada masyarakat. Juri kita adalah masyarakat, dan kita harus memberikan pelayanan terbaik, terlebih bagi Bapak dan Ibu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” pungkasnya.
